Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul (kiri) usai menandatangani Nota Kesepahaman Badan Keahlian DPR RI bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Jakarta, Rabu (20/11/2024). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian DPR RI yang merupakan supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), berperan memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi.

Dengan adanya dukungan keahlian yang diberikan pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI maka Badan Keahlian DPR RI bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) melakukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama Penelitian, Kajian, dan Kegiatan Akademik lainnya yang diperlukan.

"Kerja sama ini bagian dari upaya kami dalam membangun kemitraan dengan stakeholders dalam pembentukan Undang-Undang, kami memandang bahwa Westminster Foundation for Democracy (WFD) merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyediaan data dan informasi, peningkatan kapasitas tenaga fungsional, pengkajian dan penelitian,” demikian dikatakan Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul pada acara seminar dengan tema 'partisipasi publik bermakna dalam legalitas.' Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Sensi menambahkan, dengan terselenggaranya seminar, dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam penyusunan pedoman Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI.

"Selama ini Badan Keahlian DPR RI telah melakukan kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang melalui konsultasi publik baik secara luring maupun daring, kegiatan konsultasi publik antara lain diskusi dengan stakeholder terkait dan pakar serta akademisi," tutupnya. (afr/rdn)